Apabila ada malam penganugerahan kota terbaik dalam menjamu banjir kira kira kota mana saja yang akan masuk ke dalam nominasinya?
Beberapa dari kalian akan menyebutkan nama nama besar, tak terkecuali dengan nominee terkuatnya yaitu Jakarta.
Sependapat? Seharusnya iya,
karena, topik banjir di DKI Jakarta akan menjadi tajuk utama paling tidak satu atau dua kali dalam setahun.
Sudah seperti agenda rutin yang sulit untuk dihindari. Malah mungkin warga di sana sudah sangat terbiasa dengan hal itu.
Saya teringat hidup di daerah mampang prapatan di era antara 1997 hingga 1999, tahun pastinya saya lupa. Saat masih bersekolah dasar dan tinggal di sana saya dan keluarga disambanginya beberapa kali. Rumah kami terendam hampir sedengkul, orang tua saya sibuk mengangkat barang barang ke tempat yang lebih tinggi, terlebih dokumen penting seperti akte dan ijazah, itu jadi prioritas utama. Sedangkan saya yang masih kecil hanya merasa senang karena bermain air, walau ujung ujungnya kena omel.
Sekian tahun berlalu, hingga kami pindah menyusuri sumatera dan jawa tengah. Banjir itu masih jadi masalah yang sama. Apabila intensitas hujan tinggi dalam waktu yang lama, masyarakat sudah pasti ketar ketir.
Ternyata banjir ini bukan tamu kemarin sore, bahkan ketika Jakarta belum bernama Jakarta dia sudah rutin menyambangi.
1 januari 1892 kala masih bernama Batavia, hujan deras mengguyur selama 8 jam yang mengakibatkan saluran saluran air tak mampu menampung limpahan yang akhirnya merendam rumah warga di sekitaran pasar minggu.
Setahun berselang, 1893 dia datang lagi, kali ini bukan hanya merendam pemukiman, akan tetapi juga melumpuhkan perekonomian.
Batavia adalah dataran rendah yang elevasi maksimalnya tak lebih dari tujuh meter dpl. Di banyak tempat, bahkan ada yang berada di bawah permukaan laut.
Konsekuensinya adalah Batavia mau tak mau akan terus berhubungan gelap dengan banjir.
Berganti abad, masalah banjir pun tak kunjung hilang. Pada 19 februari 1909 banjir merendam sebagian besar wilayah Batavia.
Harian de locomotief sampai mengkritik pemerintah dengan tulisan judul “Batavia onder water” atau Batavia di bawah air.
Singkatan itu menjadi popular karena kebetulan sama dengan singkatan kantor sarana prasarana pemerintah yang bernama Burgelijke den openbare, yang juga mengurusi pengairan.
Sejarah mencatat bahwa pihak yang paling awal mengupayakan penanggulangan banjir di Batavia adalah VOC di bawah Jan Pieterzen Coen.
Upaya yang ditempuh adalah mencoba menjinakkan kali ciliwung yang dianggap sebagai penyebab banjir. Caranya dengan menyodet badan badan sungai.
Sodetan sengaja dibuat menjadi kanal kanal atau terusan seperti di kota kota belanda.
Fungsinya, mereduksi beban debit air ciliwung. Kemudian Kanal kanal ini mengalirkan air dari hulu ke hilir di laut jawa.
Tapi banjir tetap saja terjadi karena banyak kanal mengalami pendangkalan. Endapan material yang dibawa air dari hulu lah penyebabnya, sehingga kanal tidak berfungsi.
Pada 1910, penanggulangan banjir menjadi salah satu program kerja terpenting pemerintahan kolonial, dengan menganggarkan 25ribu gulden untuk menanggulangi banjir di daerah jembatan lima, blandongan, dan klenteng.
Pemerintah juga mengadakan penelitian sehubungan meningkatnya penebangan hutan untuk perkebunan di daerah bogor dan sekitarnya.
Herman van breen, insinyur hidrologi ditunjuk untuk menyusun perencanaan pengairan di Batavia. Hingga akhir 1913 ada lima proyek utama yang disetujui pemerintah.
Yaitu : pembuatan pintu air matraman, pintu air gusti, normalisasi sunter, kanal banjir, dan saluran cideng.
Pada 1927 pemerintah kolonial mengeluarkan 288.292 gulden untuk membiayai delapan proyek. Pemerintahan saat itu lebih menekankan tindakan preventif, namun sialnya terbatas dalam pendanaan proyek.
Di masa pendudukan jepang, penanggulangan banjir terbengkalai.
Setelah merdeka, pemerintahan Indonesia sibuk dengan urusan mempertahankan kemerdekaan. Banjir hanya ditanggulangi masyarakat dengan cara cara yang bersifat temporal dan lokal.
Pada tahun 1972, departemen pekerjaan umum yang membawahi badan badan yg terkait dengan proyek pengendalian banjir Jakarta raya mengadakan usaha usaha untuk mencegah dan mengendalikan banjir di Jakarta serta mengadakan perbaikan pengaliran dan saluran, pembuatan tanggul, dll.
Pemerintah DKI sendiri hanya kebagian tanggung jawab mengurusi proyek mikro (nonstructural). Proyek makro (structural) berada di tangan pemerintah pusat.
Upaya dengan menggandeng pihak asing pun telah dilakukan. Hasilnya, waduk dalam kota serta saluran baru seperti saluran cengkareng dan saluran cakung.
Pada tahun 2000an pemerintah kembali mencoba menangani banjir dengan membangun kanal timur.
Model yg sebetulnya merupakan gagasan van breen di tahun 1923, disangsikan dan menuai kritik.
Selama hampir satu abad, ada dua cara yang ditempuh. Sistem makro dan sistem mikro.
Dalam sistem makro, pembangunan kanal dan sistem polder cenderung dipilih, tapi sistem kanal tidak efektif lantaran topografis Jakarta yang datar sehingga aliran air tak begitu kuat.
Selain itu sampah dan sendimentasi lumpur yang besar juga menghambat aliran air.
Sedangkan sistem polder terkendala oleh pemukiman penduduk. Aliran air ke polder jadi tak lancar.
Era jokowi ahok, upaya yang ditempuh diantaranya pelebaran dan pengerukan kali,sungai,waduk dengan alat berat. Kemudian di era ahok,dia menambahkan tanggul dan beberapa pompa untuk mengalirkan air sebelum banjir datang
Di era anis baswedan (saat ini) banjir besar melanda di hari pertama tahun 2020.
Presiden menyoroti mandeknya upaya normalisasi sungai sejak 2017 karena terhentinya pembebasan lahan di bantaran kali.
Normalisasi merupakan metode penyediaan alur sungai dengan kapasitas mencukupi untuk menyalurkan air terutama saat curah hujan tinggi.
Salah satunya dengan melakukan pengerukan untuk memperlebar dan memperdalam sungai, yang kemudian dipasangi dinding turap untuk pengerasan dinding sungai, pembangungan sodetan dan tanggul.
Upaya ini juga dibantu oleh pemerintah pusat.
Curah hujan yang melebihi angka maksimal yg sewajarnya adalah 208 mm per hari menjadi dugaan awal penyebab banjir awal tahun ini.
Menurut ahli geospasial, bintang rahmat.
Ada dua kemungkinan, 1. Akibat perubahan iklim. 2. Adanya urban heat island atau perubahan iklim lokal.
“perubahan iklim lokal terjadi akibat udara panas yg terperangkap dalam hutan beton suatu wilayah, dalam hal ini kota. Sehingga lama kelamaan membentuk pola cuaca tertentu yg berubah menjadi iklim lokal. Namun itu baru perkiraan saja” ucapnya.
Pada banjir kali ini pula ,terdapat titik yg dibanjiri pada banjir sebelumnya namun kali ini malah tidak terdampak.
Menurut bintang, perlu identifikasi apakah hal ini banjir kiriman atau banjir lokal.
Lalu, setelah merunut kronologinya, beliau memberikan pendapat bahwa banjir di Jakarta pada awal tahun merupakan banjir lokal akibat curah hujan.
Dia juga menambahkan bahwa tak ada faktor tunggal penyebab banjir. Setidaknya ada beberapa faktor.
1. Minimnya resapan air di selatan Jakarta atau bagian hulu. Daerah hulu merupakan tempat efektif untuk menyerap air permukaan yg diakibatkan curah hujan tinggi. Jika air yg mengalir di permukaan bisa diserap,maka air yg turun ke hilir dapat berkurang. Permasalahannya saat ini semua run off dibuang di sungai
2. Drainase yang buruk di hilir. Seperti yg sudah diungkapkan di awal tadi. Jakarta merupakan bidang datar. Akan sulit bila mengandalkan kanal yg mengandalkan gravitasi. Di sisi lain, Jakarta hampir tak ada ruang terbuka biru atau tempat parkir air sebelum dialirkan ke laut.
Seharusnya tiap pemukiman diwajibkan memiliki semacam kolam resistensi untuk menampung air dan dibikin sistemik melalui regulasi pemerintah
3. Fenomena penurunan tanah atau land subsidence yg tersebar hampir di semua wilayah DKI Jakarta.
Sebenarnya sudah ada regulasi yg mengatur hal ini, yaitu pergub no 20 tahun 2013 tentang sumur resapan dan kepgub no 279 tahun 2018 tentang tim pengawasan terpadu penyediaan sumur resapan dan instalasi pengolahan air limbah serta pemanfaatan air tanah di bangunan gedung dan perumahan.
Namun sepertinya tak ada sanksi tegas bagi pemilik gedung yang melanggar.
Hasil inspeksi tahun 2018, dari 80 gedung yg didata, hanya ada satu yang memenuhi ketentuan.
Kendati demikian, khusus pada banjir awal tahun kemarin, pompa yang ada tidak berjalan maksimal. Dari 450 pompa yang tersedia, yang beroperasi hanya 50. Pengoperasiannya pun terlambat. 400 pompa yang tak berfungsi itu dikarenakan rusak hingga tidak ada bahan bakar.
Jakarta sejatinya merupakan daerah rawa, namun seiring bertambahnya manusia dan perkembangan pembangunan, rawa rawa tadi berubah tampilan menjadi pemukiman dan gedung tinggi.
Pemprov DKI menunjukan sebuah peta bahwa saat ini 90 persen lahan DKI sudah dibeton.
Tahun 2004 hingga 2006, Agung podomoro grup secara agresif membangun 12 apartemen di kawasan barat, pusat, selatan, & utara Jakarta.
Saat ini total apartemen di Jakarta mencapai 234 apartemen yang tentunya secara masif menyedot air tanah dan berperan mempercepat penurunan tanah.
Rencana tata ruang wilayah DKI setiap dekade semakin menguning.
Dalam upaya pengembalian fungsi, pemprov bisa mengembalikan fungsi lahan pada gedung gedung yang HGB nya akan segera habis.
Tapi, berdasarkan data yang saya kutip dari berbagai ulasan media online tersebut, apa yang terlintas di benakmu?
Semudah itu kah mengaplikasikan berbagai usulan usulan teoritis para ahli ini?
Saya rasa akan berat. Kenapa?
Sekadar opini pribadi, banjir jakarta menurut saya adalah permasalahan sistematis yang bukan hanya berurusan dengan tata kelola kota dan sistem pengairan, akan tetapi juga sudah melibatkan urusan sosial ekonomi hukum serta politik.
Pada point “tahun 2017 upaya normalisasi terkendala karena urusan pembebasan lahan”.
Bisa jadi ini dipengaruhi urusan politik. Janji politik gubernur saat ini yang menghindari istilah penggusuran yang sebelumnya galak disuarakan oleh gubernur sebelumnya. Belum lagi soal proyek rumah susun atau rumah dp nol rupiah untuk menampung warga warga yang akan terdampak penggusuran.
Tidak semudah itu untuk memindahkan suatu kelompok masyarakat yang sudah mendiami tempat cukup lama di daerah tertentu untuk pindah ke tempat yang baru, apalagi dengan model rumah bersusun.
Sebagian orang takut kehilangan hak lahan ataupun mata pencahariannya dalam berdagang.
Jakarta yang padat tidak hanya diisi orang orang kelas bawah, tapi ada sebagian yang bernasib lebih beruntung. Di mana kelas masyarakat ini bisa memilih dimana ia tinggal tanpa harus khawatir akan tergusur demi pembangunan.
Kasus yang baru baru ini adalah unjuk rasa yang dilakukan beberapa kelompok masyarakat jakarta timur (cakung) kepada pengelola Jakarta garden city.
Mereka mengamuk di depan mall aeon JGC. Dari pantauan yang terlihat terjadi kerusakan bangunan di sana.
Mereka mengeluhkan pembangunan tanggul yang pihak JGC lakukan karena dianggap karena hal itulah pemukiman mereka kini terkena banjir.
Apakah secara tidak langsung kita diperlihatkan gesekan kelas sosial lewat musibah banjir?
Kelas sosial yang merasa dirugikan akan mudah sekali terbakar emosinya sehingga tak jarang ucapan bahkan makian berbau rasisme terlempar kembali.
Ujung ujungnya konflik sara dan agama menjadi hilir segala perkara.
Ataukah memang, luka akan sentimen itu tak akan pernah hilang. Hanya terkubur ketika langit kembali cerah, dan kembali membakar saat mendung datang?.
Yang tak kalah panas adalah perihal kepemimpinan gubernur saat ini.
POLITIS.
Lagi lagi, menurut opini saya. Dendam akan hal itu tidak akan hilang sampai beliau lengser bahkan dipidana. Atau paling tidak menghilang dari daftar nama kuat di bursa capres. Mengerikan!.
Lalu, bila Jakarta yang sesak dan selalu rutin terkena banjir ini terkesan mengerikan. Kenapa setiap tahun jumlah penduduknya selalu bertambah?.
Daya pikat mengubah nasib jadi lebih baik? Mungkin.
Tapi, apakah sumber peluang hanya ada di jakarta?
Apakah kita harus mengaitkan hal ini pada pembangunan ekonomi yang tidak merata? Bisa jadi, tapi lain hari ya.
Yang jelas, urusan banjir DKI Jakarta ini melingkupi banyak aspek. Aspek sosial, ekonomi, politik, hukum, tata ruang, dll. Perlu kajian mendalam untuk mengerti kenapa musibah ini masih terus terjadi. Menyalahkan pemangku kepemimpinan daerah hanya secuil opsi yang dampaknya tak lebih baik dari membandingkan bubur ayam diaduk dan tidak diaduk.
Karena sejauh ini siapapun gubernurnya, jakarta selalu digerayangi banjir.
Seperti point di atas, urusan banjir bahka sudah ada sejak Jakarta belum bernama Jakarta.
Dan memperdebatkan urusan politik di momen saat ini hanya akan memperparah gesekan sosial & tak memberikan solusi apapun bagi korban di kelas sosial bawah. Kelas sosial yang sangat rentan saat musibah banjir ini.
Terlebih bagi runtukan rengginang yang hanya mendapat sodoran informasi bias dari media sosial tanpa mau untuk mengulik lebih dalam dari buku atau tulisan ilmiah ahli terkait. Kita tak pantas memperparah suasana ini dengan saling sindir dan terus terusan jadi komoditas politik kalangan parpol.
Kalau masing masing dari kita tak mau berubah. Tak mau berpikir. Perjalanan menuju 2024 dan seterusnya akan lebih memuakkan dari kemarin.
(data dikutip dari Historia.id, Harian Kompas, & Tirto id)
No comments:
Post a Comment
welcome kids